FMRUK Demo Kejari & DPRD Taput

TAPUT- Puluhan mahasiswa Taput yang tergabung dalam Forum Masyarakat Realistis Untuk Keadilan (FMRUK) mengelar aksi demo di Kejari dan Kantor DPRD setempat, Rabu (22/5). Dalam aksi itu, Kejari dihadiahi parsel obat kuat dan DPRD diberikan toa.

Semua itu sebagai lambang agar kejaksaan tegas dan berani mengungkap maraknya korupsi di Taput, dan DPRD bersuara keras mengkritisi kebijakan Pemkab Taput yang dinilai tidak pro rakyat.
Aksi demo itu diawali dengan arak-arakan di jalan sembari membagi-bagikan selebaran berisi tuntutan mereka. Tepatnya pukul 10.30 WIB, demontrans tiba di Kantor Kejari Taput.
Kordinator aksi Sarwedy Gultom, dalam orasinya mengutarakan, agar aparat penegak hukum tidak berdiam diri melihat maraknya korupsi di Taput. Harus membuka mata dan melebarkan telinga, serta berani mengungkap korupsi tanpa pilih bulu.

“Jika kita bandingkan dengan Kabupaten lain, Taput saat ini jauh tertinggal. Padahal anggaran yang dikelola lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang lebih maju. Itu artinya, banyak yang tidak beres dalam pengelolaan anggarannya,” ujar Sarwedy.
“Untuk itu, kami membawa parsel berisi obat kuat, korek kuping dan obat mata. Parsel itu untuk Kejari agar kuat mendengar dan dapat melihat dengan terang benderang bahwa maraknya korupsi di Taput,” tegasnya.

Parsel tersebut diterima langsung Kasi Intel Tarutung Oloan Pasaribu. Oloan Pasaribu mengaku kalau pihaknya selalu serius dalam memberantas korupsi di wilayah hukumnya. Kalau ada laporan masyarakat, merupakan skala prioritas untuk ditangani. “Kami tidak diam. Dalam waktu dekat ini, kita akan menetapkan seorang tersangka korupsi. Saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Usai mengelar aksi di Kantor Kejari, demonstran menuju Kantor DPRD Jalan SM Raja Tarutung. Kepada DPRD diberikan toa, sebagai lambang agar DPRD lantang mengkritisi kebijakan Pemkab Taput khususnya LKPJ Bupati.

Terpisah, praktisi hukum Roder Nababan SH, mengatakan, Kabupaten Taput sudah sangat tertinggal dengan kabupaten lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Roder menjelaskan, kurangnya pengawasan dari lembaga DPRD dan aparat penegak hukum.

Sehingga kepala daerah dengan antek-anteknya sesuka hati mengobok-obok anggaran dan membuat kebijakan semena-mena tanpa memikirkan kepentingan rakyat. “Perubahan bisa dirasakan masyarakat ketika kepala daerahnya berganti. Kita harapkan kepala daerah yang baru memang betul-betul mengabdikan dirinya untuk kemajuan dan perubahan Kabupaten Taput,” ujarnya.

Ia mengaku sangat miris ketika mendengar Bupati Tobasa Torang Lumbantobing kembali mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati periode selanjutnya. Alasannya, selama 2 periode pria yang akrab dipanggil Toluto itu menjabat sebagai Bupati, tidak berbuat banyak untuk masyarakat.

“Keinginan Toluto mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati merupakan dirinya haus akan jabatan dan kekuasaan. Jabatan bagi Toluto merupakan tempat bersembunyi agar tidak tersentuh hukum,” tukasnya.
Dia menambahkan, selain aparat hukum, DPRD juga harus menunjukkan “taringnya” dalam pengawasan kebijakan dan pengelolahan anggaran.

“DPRD harus kritis. Jangan selalu mengatakan setuju terhadap LKPJ Bupati,” katanya. (cr-01/cr-02/osi)

Sumber : www.metrosiantar.com