Natal HUMBAHAS Dimeriahkan Pesparawi

HUMBAHAS – Jelang perayaan Natal tahun ini, jemaat gereja di Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi). Even Pesparawi dimaksudkan untuk lebih menyatukan kebersamaan masyarakat. Namun, para jemaat belum seluruhnya antusias mengikutinya.

Pemkab Humbahasa mendukung kegiatan kerohanian itu dengan menyediakan tempat di Aula Huta Mas, komplek perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul. Para peserta yang ikut hanya 6 kecamatan dari 10 kecamatan di Humbahas.

“Walau pesertanya belum seluruh kecamatan di Humbahas, yang utama dari kegiatan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi suka cita bagi kita semua,” ujar Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi kemarin saat membuka acara Pesperawi tersebut.

Meski kegiatan itu dalam bentuk kompetisi, Maddin berharap kegiatan tersebut agar jemaat gereja tetap memelihara dan menjaga kebersamaan yang telah baik selama. ”Jadilah pemersatu bagi seluruh umat Kristen di Humbahas,” imbuhnya.

Maddin mengajak seluruh lapisan masyarakat Humbahas, khususnya umat Kristen agar mendukung kegiatan tersebut pada tahun-tahun mendatang. ”Karena kegiatan ini program Kementerian Agama, kami harapkan anggarannya juga darti Kementerian Agama secara berjenjang. Dengan demikian, pemkab hanya bersifat membantu,” pungkas Maddin.

Tampil menjadi yang terbaik 1-3 untuk paduan suara yaitu perwakilan Kecamatan Pollung, Onan Ganjang dan Doloksanggul. Untuk lomba vokal solo putri anak-anak, tampil menjadi terbaik 1 dan 2 Kecamatan Pakkat dan Onan Ganjang.

Untuk vokal solo putra anak-anak, tampil menjadi terbaik 1-3 Pakkat, Lintongnihuta, Onan Ganjang. Untuk vokal solo putri remaja, terbaik 1-2 Pakkat, Onan Ganjang dan Lintongnihuta. Untuk vokal solo putra remaja, terbaik 1-3 adalah Pakkat, Onan Ganjang. Untuk vokal group, tampil terbaik 1-2 adalah Pakkat dan Onan Ganjang. Kepada para peraih juara, diberikan piala dan uang pembinaan. (hsl/mer)

sumber : www.metrosiantar.com

Read More

PERNADOS kembali merayakan Natal bersama PARNADOS

JAKARTA - .Sesaat lagi perayaan Natal akan tiba.Demikian juga dengan organisasi Persatuan Naposo Bulung Dolok Sanggul Humbang Hasundutan dan sekitarnya ( PERNADOS ) yang tidak pernah ketinggalan dalam merayakan moment itu.

Untuk memyambut perayaan Natal tahun ini,anggota Pernados sudah mulai latihan Natal sejak bulan Oktober 2013 yang dilaksanakan setiap hari minggu di Yayasan Bhakti persis disamping gereja HKBP Sutoyo.

Ketua panitia Natal 2013 terpilih adalah Nikson Purba.Menurut informasi dari Sie Acara Natal Purba bahwa tema Natal untuk tahun ini diambil dari nats Alkitab  1 Yohannes 4:19 "  ALLAH telah mengasihi kita "  dan dengan Sub Tema : Hendaklah kamu mengasihi melalui perkataan dan perbuatan dalam kebenaran.Perayaan ini akan dilaksanakan  Sabtu 07 Desember 2013 di Gedung Mulia & Raja Kebon Nanas - Jakarta Timur dan dimulai pukul  18.00 WIB - Selesai.

Adapun konsep acara tidak jauh berbeda dengan Natal tahun sebelumnya,ada koor,drama mini musikal, liturgi digital dan lain lain.Untuk pengisi acara akan di meriahkan oleh artis artis Batak Ibukota diantaranya Nirwana Trio , Century Trio ,Anita Simaullang dll.[ALG]

Untuk Informasi :

Telepon : 0813 1430 5604

Website : www.pernados.com

Facebook : PERNADOS Humbang Hasundutan

Twitter :@PernadosJakarta

Read More

IDI Humbang Hasundutan Tidak Ikut Aksi Solidaritas

DOLOKSANGGUL -- Sebanyak 22 dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tidak ikut berunjukrasa sebagai aksi solidaritas terhadap kasus yang menimpa dr Ayu dan teman-temannya di Manado, Sulawesi Utara.

"IDI Kabupaten Humbang Hasundutan tidak ikut melakukan aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan, karena minimnya jumlah dokter yang bertugas," ujar Ketua IDI Humbang Hasundutan, dr Maria Pandiangan di Doloksanggul, Rabu.

Dikatakannya, minimnya tenaga dokter yang terdaftar sebagai anggota, menjadi alasan IDI setempat untuk tidak melakukan aksi solidaritas seperti yang dilakukan pada berbagai daerah di Indonesia, Rabu (27/11).

Menurut dia, jumlah dokter di Kabupaten Humbang Hasundutan hanya 22 orang saja, termasuk yang bertugas di Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul.

Sehingga, lanjut Maria, jika para dokter tersebut ikut melakukan aksi solidaritas, dikhawatirkan pelayanan medis akan terganggu.Meski demikian, kata dia, para dokter yang bertugas di Kabupaten tersebut, tetap ikut serta dalam memberikan dukungan moral terhadap kriminalisasi dokter, seperti yang dialami dr Ayu dan teman-temannya di Manado, Sulawesi Utara.

Memang, kata dia, konsekwensi tenaga medis yang berprofesi sebagai dokter, sering dihadapkan pada tanggung jawab penyelamatan nyawa manusia untuk melakukan pengambilan keputusan yang cepat.

Diakuinya, dokter memang merupakan pelayan kesehatan yang memiliki tanggung jawab kemanusiaan yang cukup besar.

Namun, lanjut Maria, dirinya yakin tidak ada satu pun dokter yang berniat membunuh pasiennya.

"Bahkan sebaliknya, setiap dokter justru selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi pelayanan dan kesembuhan pasiennya," ujarnya. Maria menjelaskan, aksi solidaritas yang dilakukan para dokter secara serempak itu, untuk menuntut diterimanya peninjauan kembali kasus dugaan malpraktik yang diduga dilakukan dr Ayu dan dr Hendry Simanjuntak terhadap Julia Fransiska Makatey, dan membebaskan keduanya.Ayu, kata dia, seorang dokter pada salah satu rumah sakit di Manado, ditahan setelah Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara 8 November 2013.MA menjatuhkan vonis itu setelah mengabulkan kasasi Kejaksaan Negeri Manado.

Redaktur : Julkifli Marbun

Sumber : Antara

Read More

5 FILM TRANSTV SYUTING DI HUMBAHAS

HUMBAHAS - Sejak tanggal 27 Oktober  2013 s/d 27 November 2013. Kru TRANS TV berjumlah 60 orang lebih melakukan syuting di wilayah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Pemkab Humbahas). Berdasarkan hasil survey dan finalisasi yang dilakukan management Trans TV berhasil menetapkan Pemkab Humbahas menjadi objek lokasi syuting menyisihkan ratusan Kabupaten yang ada di Indonesia.

   Hal ini disampaikan Fery selaku Produser Trans TV dalam laporannya kepada Bupati Humbang Hasundutan ketika akan melaksanakan syuting perdana , selanjutnya Fery mengatakan pelaksanaan syuting  film Trans TV didaerah ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Trans TV atas kesempatan yang telah diberikan untuk memproduksi film di Pemkab Humbahas dan juga  atas berbagai prestasi yang diraih, meskipun usia Pemkab Humbahas masih 10 Tahun. Prestasi yang paling penting adalah memperoleh peringkat 10 besar penghargaan penyelenggaran pemerintahan terbaik secara nasional dan memperoleh 2 (dua) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumut secara berturut-turut tahun 2011 dan 2012.

Sekaitan dengan hal tersebut pihak Trans TV menetapkan Pemkab Humbahas menjadi objek utama syuting film dalam rangka memperingati HUT Trans TV ke 11 Tahun pada 15 Desember mendatang. Paket film utama bertemakan Natal dengan judul film “Pendeta Tercinta” Film ini akan ditayangkan di Trans TV pada tanggal 25 Desember 2013 tepatnya pada hari raya Natal, sementara film lainnya akan ditayangkan pada tanggal 3,5,8,10 Desember 2013 pada pukul 12.00 WIB. Film yang berupa sinetron lepas ini berdurasi sekitar 75 Menit setiap episodenya. Didalam film ini akan terlihat jelas panorama  sekitar tepi Pantai Danau Toba di Bakkara dan keindahan wisata alam Sipinsur serta beberapa panorama lainnya yang tidak kalah menariknya untuk dilihat. 

  Publikasi lewat syuting film yang digelar ini akan membawa tujuan yang positif bagi Pemkab Humbahas dengan menjadikan daerah tujuan objek wisata menjadi lokasi syuting film yang ada di pemkab Humbahas, ini nantinya membuka kesempatan bagi para investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Pemkab Humbahas. 

  Film bertemakan natal yang di atur apik sedemikian rupa sehingga memberikan visualisasi betapa baiknya kerukunan umat beragama dan tekunnya masyarakat Pemkab Humbahas beribadah menurut agama dan keprcayaan masing-masing, seperti koor lansia berjumlah sekitar 500 orang trut ambil peran dalam produksi film ini merupakn binaan dari Ketua TP PKK Pemkab Humbahas Ny. Anny Rosma Maddin Sihombing br. Napitupulu, BA.

  Acara temu pisah digelar di rumah dinas Bupati Humbahas Selasa (26/11) bersama kru dan para selebritis andalan Trans TV merayakan telah berakhirnya syuting produksi film di Pemkab Humbahas. Sesudah makan siang dirumah dinas Bupati, para kru dan selebritis Trans TV diberikan souvenir berupa ulos oleh Pemkab Humbahas, tidak ketinggalan juga para kru Trans TV juga memberikan souvenir kepada Bupati, Wakil Bupati, Kejari Doloksanggul dan Sekretaris daerah Humbahas.

  Drs. Maddin Sihombing, M.Si dalam sambutan pemberangkatan Kru Trans TV dan beberapa selebritis mengatakan ‘Pembuatan 5 judul film ini di Pemkab Humbahas menjadi suatu kehormatan bagi pemkab Humbahas, tidak semua Kabupaten memperoleh kesempatan seperti ini. Apalagi Kabupaten ini masih berumur 10 Tahun. Saya telah menyaksikan betapa sulitnya dalam pembuatan film ini dan ketekunan dalam acting mimik dan pendalaman rasa serta penjiwaan karakter masing-masing peran butuh latihan yang maksimal, apalagi dalam menentukan titik objek lokasi syuting haruslah selektif. Namun kami berbangga hati kru dan selebritis Trans TV bekerja dengan baik dan pembuatan film ini telah tuntas seluruhnya. Segala kekurangan dalam hal pelayanan kami kepada kru Trans Tv dan yang lainnya mohon dimaafkan, katanya Bupati mengakhiri.

  Ketua TP PKK Humbahas mengatakan semua kegiatan Trans TV tuntas dengan baik sesuai dengan rencana dan terprogram dengan baik, pembuatan film ini di Pemkab Humbahas sudah tersebar  dilingkungan Pemkab Humbahas. Seluruh masyarakat yang ada di Kab. Humbahas, bahkan para perantau yang tersebar di berbagai tempat ingin sekali menyaksikannya, karena beberapa adegan ataupun peran terlibat didalam pembuatan film tersebut baik pemerintah maupun masyarakat setempat kata Ketua TP PKK mengakhir.

  Sementara itu dari Pihak Tran TV Fery mengatakan pelayanan pemkab Humbahas dan masyarakat seluruhnya sangat baik kami rasakan, Teristimewa atas bantuan Pemkab Humbahas yang sudah ,mempersiapkan fasilitas seperti Transportasi Akomodasi dan Konsumsi semua berkalan baik serta pendampingan beberapa Pejabat Pemkab sangat membantu sekali dalam proses pembutan film ini, beberapa pejabat Humas, dan Instansi terkait turut serta membantu. Semoga film yang kami produksi ini dapat membuat pemkab Humbahas ini menjadi semakin maju dan popular di Indonesia, kata Fery mengakhiri.(humas/kominfo)

Sumber : http://www.humbanghasundutankab.go.id/

Read More

Penjualan Tanah Meningkat di Siborongborong

TAPUT – Pasca adanya rencana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), penjualan tanah di Kecamatan Siborongborong, Taput, terus mengalami peningkatan. Warga setempat selaku pemilih tanah, konon juga menjual tanah milik mereka dengan cara kaplingan untuk lebih meringankan harga jual.

Penjualan tanah yang mengalami peningkatan, terdapat di sekitar kawasan Bandar Udara Silangit, Siborongborong. Di daerah itu, amatan METRO, Senin (18/11) terdapat lima titik yang berminat menjual tanahnya. Misalnya Bernad Sihombing, salah satu pemilik tanah di Dusun Parlombuan, Desa Pohan Tonga, menjual tanah miliknya dengan cara kaplingan.

“Ada sekitar 40 kapling tanah yang dijual Bernad Sihombing di sekitar Dusun Parlombuan itu. Ukuran tanahnya 50 x 200 meter. Sedangkan kaplingannya ukuran 10 x 22 meter dengan harga di bawah Rp15 juta,” ujar Tumpal P Sinaga, selaku perwakilan penjual tanah milik Bernad.
Sejauh ini, kata dia, tanah kaplingan itu sejak ditawarkan kepada pembeli sejak satu minggu lalu, tinggal lima kapling saja.

“Dari 40 petak tanah kaplingan yang disediakan, sekarang tinggal tersisa lima kapling saja. Itupun pemesan masih banyak. Tanahnya saja yang kurang. Mungkin karena harganya terjangkau,” sambungnya.

Di tempat lain, kata dia, juga masih terdapat tanah kaplingan persis di jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Balige-Siborongborong atau tepatnya sekitar 20 meter dari SPBU Silangit. ”Masih ada tanah kaplingan lain pas di pinggir jalan dekat SPBU Silangit. Kalau itu harganya lumayan mahal, Rp300 ribu per meter,” tukas Sinaga.

Terpisah, M Marbun, warga Tarutung yang memiliki sekitar dua hektare lahan kosong di dekat salah satu kampus swasta di Silangit juga berminat menjual tanah miliknya dengan cara kaplingan. “Sekarang tanah saya yang tiga hektare dan sudah bersertifikat itu sedang diratakan dengan alat berat. Setelah selesai diratakan, baru kita tawarkan kepada pembeli,” ujar Marbun.

www.metrosiantar.com

Marbun menjelaskan, dia akan menawarkan tanah kaplingan itu kepada calon pembeli dengan harga terjangkau. Selain itu, pembeli tidak perlu repot untuk pengurusan sertifikat masing-masing. “Kalau saya, nanti tanah saya itu saya jual kepada calon pembeli sekaligus sertifikatnya kita yang mengurus. Jadi, pembeli tinggal menyediakan uangnya saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Tagor Silalahi (53), warga Kecamatan Siborongborong mengatakan, dirinya juga menjual dua bidang tanah kaplingan di kawasan Bandara Silangit.  “Saya juga ada jual tanah kaplingan di kawasan Silangit. Tapi, tanah itu bukan milik saya. Saya hanya agen atau diperwakilkan pemilih tanah untuk dijual,” imbuh Tagor. (hsl/mua)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More

Anggota Tim Seleksi CPNS K II Nilai Kecurangan Ujian Tak Terjadi

HUMBAHAS – Pelaksanaan ujian CPNS dari honorer K II  yang berlangsung Minggu (3/11) lalu dinilai tidak transparan. Pasalnya, beredar pesan singkat melalui SMS yang diduga kunci jawaban beberapa naskah ujian CPNS tersebut. Hal itu kini menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat dan menjadi tudingan pada panitia atas ketidakmurnian pelaksanaan ujian.

Anggota tim seleksi CPNS K II dari BKD Humbahas Riston Hutapea yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/11) mengatakan, kecurangan yang dimaksud tidak mungkin terjadi. Sebab soal ujian dibuat dalam tiga tipe soal.

“Sebelumnya kami tidak mengetahui bagaimana tipe soal. Bahkan, berapa jumlah soal hingga kualitas soal saja kami sama sekali tidak tahu. Baru pagi harinya, sebelum ujian dilaksanakan kami bisa melihat langsung tipe dan naskah soal. Dan yang kami ketahui pelaksanaan ujian sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP),” bebernya.

Disinggung tentang beredarnya pesan singkat melalui SMS yang diduga berisi kunci jawaban pada salah satu tipe soal saat ujian berlangsung, dia menepis jawaban soal itu tidak mungkin bisa.
“Kalaupun ada yang memberikan kunci jawaban pada peserta, itu di luar tanggung jawab kami,” tegasnya.

Sementara itu Kepala BKD Humbahas Laurencius Sibarani yang ditemui di ruang kerjanya justru menuding tindakan dan penyebaran kunci jawaban melalui pesan singkat sebagai bentuk perbuatan konyol.

“Itu konyol, secara rinci soal yang kami terima sebelum dibagikan pada peserta ujian dibuka dan disaksikan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan provinsi. Jadi, itu tidak mungkin terjadi. Sementara di setiap ruang ujian sudah ada pengawas, bahkan sisa soal sekitar 10 persen itu tersimpan dengan pengawasan ketat oleh panitia,” paparnya.

Lebih lanjut Laurencius menjelaskan, di hari yang sama, naskah soal ujian langsung dimusnahkan usai ujian. “Justru pelaksanaan ujian ini sangat ketat, bahkan di luar panitia, ujian juga dipantau langsung oleh aparat kepolisian dari satuan intel sebanyak 8 personel di lokasi,” katanya.
Dijelaskannya lagi, bahkan pengawalan naskah ujian dari Medan hingga ke Dolok Sanggul mendapat pengawalan ketat dari panitia dan pihak kepolisian.

“Mengingat jarak dan lokasi ujian, maka naskah soal tadi diparkirkan di Polsek Dolok Sanggul. Jadi tudingan tadi sangat konyol. Bahkan, porsi kebocoran naskah soal jelas tidak ada, belum lagi peserta dilarang membawa dan menggunakan telepon seluler ketika ujian berlangsung,” ungkapnya sambil mengaku hingga saat ini dugaan kunci jawaban yang beredar melalui pesan singkat belum pernah dibacanya. (juan/mua)

Sumber : http://www.metrosiantar.com/

Read More

Nestapa Tombak Haminjon Pandumaan Sipituhuta ( Bagian I ): Hutan Alam Punah, Kemenyan Rakyat Musnah

MONGABAY.CO.ID - Ujung Danau Toba dan barisan gunung-gunung berselimut kabut berjajar menawan dari ketinggian dari atas menara pandang lokasi wisata Panorama Indah Tele. Sekitar satu jam perjalanan dari lokasi wisata panorama indah ini, siang itu, 26 Agustus 2013, pukul 11.35, empat mobil rombongan field tripwartawan berhenti di depan portal pos security PT Toba Pulp Lestari (TPL) Sektor Tele. Seorang security satu persatu memeriksa isi mobil. Sepuluh wartawan keluar dari mobil, tetap saja rombongan dilarang masuk ke dalam areal TPL sebelum dapat izin dari atasan.  Seorang warga yang hendak dijadikan jaminan, security tetap melarang masuk.  Kami akhirnya baru diizinkan masuk ke dalam lokasi TPL, setelah salah seorang wartawan berunding  via telepon dengan salah satu humas perusahaan

Tiga mobil –salah satu mobil berisi seorang polisi menenteng senajata laras panjang— mengawal kami berkeliling areal perusahaan. Kiri kanan jalan tanah itu pohon-pohon eukaliptus menjulang tinggi. Sesekali tumpukan kayu alam terlihat di kiri kanan jalan. Sisa-sisa kayu alam bekas tebangan terlihat jelas. Tak jauh dari hamparan bekas hutan yang telah terbuka itu, sebuah plang kayu bercat hijau dari kayu  tertulis: PT Toba Pulp Lestari Tbk, sector Tele, Blok RKT 2013 (Loa), luas 1.900 ha, jumlah petak 53. Artinya sepanjang tahun 2013, TPL harus menebang 1.900 ha termasuk di dalamnya hutan alam.

Tumpukan kayu alam di areal PT TPL. Foto: Made Ali

“PT TPL menebang hutan alam atau rimba campuran atas izin Menteri Kehutanan,”kata Betman Ritonga, humas PT TPL. Ia mengatakan TPL juga melestarikan hutan kemenyan. Ia menunjukkan pada wartawan pohon dan karet kemenyan tersebut.

Sekitar 50 meter dari tempat Ritonga berdiri, Manohak Pandiangan menunjukkan pada saya lokasi peristiwa pada 25 Februari 2013. Lokasi itu bekas hutan kemenyan yang ditebang untuk membuat jalan oleh TPL. “Jalan ini dibuat oleh TPL untuk menebang hutan adat kemenyan Pandumaan Sipituhuta,” kata Pandiangan. Di samping jalan menurun tajam itu terlihat hutan alam. “Butuh dua sampai tiga jam perjalanan untuk sampe ke sini jalan kaki dari desa.”

Kami meninggalkan lokasi, melanjutkan perjalanan menuju Desa Pandumaan dan Sipituhuta.  Pandiangan menunjukkan pada saya lokasi yang terhampar dan tempat Ritonga berdiri adalah hutan adat kemenyan. “Areal yang gundul ini areal hutan adat pandumaan sipihutan, perkiraan saya 80 hektare hutan adat yang telah ditebang ini,” kata  Manohak Pandiangan. “Ini belum seberapa, nangis saya melihatnya.”

Pandiangan berkisah, sejak TPL menghancurkan hutan adat kemenyan pada 2009, penghasilannya turun drastis. “Sekarang 50 kg kemenyan sulit didapat dalam setahun,” kata pria asli Pandumaan pada 10 Juni 1977, “sebelum TPL beroperasi tahun 2009, saya bisa dapat 200 kg setahun.” Harga kemenyan bervariasi mulai dari Rp 80 ribu-Rp 120 ribu. “Tergantung kualitas kemenyannya.”

Truk sedang mengangkut kayu alam dari areal PT TPL. Foto Made Ali

Untuk panen pohon kemenyan tidaklah mudah. Biasanya mereka bekerja menoreh getah kemenyan dari Juni hingga September. Masa panen bulan Desember hingga Januari. “Biasanya senin pagi berangkat ke hutan, Jumat atau Sabtu kembali ke rumah. Minimal lima hari tinggal dalam hutan.”

Salah satu dampak bagi Pandiangan,“Istri saja kalau saya pulang membelakangi saya sesekali, karena gak bawa hasil lagi,” katanya sambil tertawa. Pandiangan harus menghidupi tiga anaknya dari hutan kemenyan.“Seberapa dapat dari kemenyan, saya tetap bertahan bertani kemenyan sampai mati meski harus melawan TPL. Karena ini warisan nenek moyang saya.”

Sebuah mobil tronton kami lintasi sedang membawa kayu alam. Saat melewati kantor Humas TPL, mobil kami melaju, menolak ajakan makan siang Ritong. Dari TPL menuju Pandumaan Sipituhuta butuh waktu satu jam perjalanan. Desa Sipituhuta bersebelahan dengan Desa Pandumaan di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara. Dua desa ini berjuang mempertahankan hutan adat kemenyan, sumber utama pencaharian mereka.

Di Posko Perjuangan Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta, kami disambut sekira 20 warga bersama perwakilan KSPPM dan AMAN. Di halaman posko di atas sebuah tikar kami duduk melingkar, mencatat kisah perjuangan mereka mempertahankan hutan adat.

“Desa ini saja masuk dalam areal PT TPL,” kata Delima Silalahi, pendamping warga dari KSPPM. Silalahi merinci, total Pandumaan Sipituhuta 6.500 hektare terbagi atas 2.400 wilayah desa, 4.100 hutan adat kemenyan. “Sampai saat ini, sudah 500 ha hutan adat kemenyan yang ditebang TPL.”

Tumpukan kayu alam di kanan kiri jalan areal PT TPL. Foto: Made Ali

Bukan hanya menebang hutan alam dan hutan adat kemenyan, warga juga jadi korban kriminal PT TLP. “Pintu rumah saya didobrak polisi. Kemenakan saya laki-laki yang cacat ditunjangi, ditampari,” Jetty Helmi Boru Hutasoit, 38 tahun mengenang peristiwa dini hari itu, 26 Februari 2013.

Pada dini hari tersebut, Polisi dilengkapi senjata laras panjang masuk ke Desa Pandumaan. Polisi meminta warga segera masuk ke dalam rumah. Hutasoit meminta suami dan kemenakan laki laki masuk ke kamar. Bersama sembilan ibu-ibu di halaman kampung menghadapi polisi. Polisi menyuruh ibu-ibu masuk rumah. “Kenapa saya masuk? Ini rumah saya. Ini kampong saya. Masuk, kata Brimob, sambil ditodongkan senjatanya ke saya,”kata Hutasoit. Karena takut, dia bersama ibu ibu lainnya masuk ke rumah.

Tiba-tiba, pintu rumahnya didobrak polisi bersenjata laras panjang.“Suami saya ditarik dari tempat tidur, saya peluk, saya tak mau lepas suami saya. Jangan bawa suami saya, saya bilang begitu sambil menangis,”mata Hutasoit berkaca-kaca. Hutasoit terjatuh dari tempat tidur, senjata polisi diacungkan ke muka Hutasoit.  “Tiga lapis baju suami saya koyak, ditarik dan dibawa ke mobi. Saya menangis.” Dini hari itu polisi kembali menangkap 15 warga. Setelah sehari ditahan, suami Hutasoit dilepas bersama 14 orang lainnya.

Korban berikutnya Haposan Sinambela, ia pendeta GPDI Pandumaan. Ia dituduh provokotar oleh polisi atas peristiwa 25 Februari 2013. “Aku tak bisa dibilang provokator. Aku anak asli pandumaan. Juga pemilik hutan adat kemenyan di sini, warisan nenek moyangku.”

Sehari sebelumnya, pada 25 Februari 2013, pukul 10.00. Dia mendoakan ratusan warga yang hendak menuju ke hutan adat kemenyan. “Saya berpesan menjaga batas supaya jangan dilewati oleh TPL, jangan anaris. Jadi kita doakan,” kata Sinambela.

Sekitar 250 warga berangkat ke tombak Haminjon (hutan kemenyan). Warga menemukan sekitar 20 pekerja TPL sedang menanam eukaliptus di lokasi hutan adat kemenyan. “Di sisi lain terdengar suara mesin chain saw yang sedang menebang pohon. Truk pengangkut bibit  dan pupuk pun terbakar,” kata Pandiangan. “Di situ juga ada brimob lengkap dengan senjata laras panjang dan alat berat.”

Buntut peristiwa ini, polisi menangkap 16 warga dan dibawa ke Polres.“Mereka menjalani pemeriksaan tanpa didampingi pengacara sampai pukul 00.45, tanggal 26 Februari 2013,” kata Silalahi. Polisi memburu warga Pandumaan Sipituhuta karena dituduh telah membakar kendaraan milik perusahaan.

Selama sebelas hari ditahan di Polda Sumut, Sinambela akhirnya dilepa atas desakan media, gereja-gereja dan aktifis. “Kewajiban saya mengingatkan Jemaah sebagai seoragn pendeta.”

Pendeta Haposan Sinambela, juga petani kemenyan. Sama dengan cerita Manohak sebelumnya, pendapatannya kini pun berkurang. Ia kian sulit menghidupi keluarganya. “Dulu masuk sekolah bisa kita kasih jajannya lima ribu rupiah. Sekarang tak ada lagi jajannya. Ongkosnya ke sekolah enam ribu rupiah. Kadang kadang kita berhutang sama mobil. Saya punya anak enam.”

Pemicu konflik PT TPL dengan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta lantaran Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian Hak pengusahaan HTI PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU) sekarang PT. TPL milik Sukanto Tanoto yang mendapat konsesi seluas 269.060 hektar di 6 kabupaten di Sumatera Utara. Keenam kabupaten itu meliputi, Kabupaten Tapanuli Utara (termasuk Kabupaten Humbanghas setelah dimekarkan) seluas 134.671 ha, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 38.774,5 ha, Kabupaten Toba Samosir seluas 32,842,8 ha, Dairi seluas 31,627 ha, Simalungun 22,533 ha dan Tapanuli tengah 8,641 ha.

Pandiangan, Sinambela dan Hutasoit bersama 700 kk desa Pandumaan dan Sipituhuta berjuang mempertahankan hutan adat kemenyan. Mereka semua satu suara: hutan adat kemenyan telah dirambah oleh PT TPL sejak 2009 tanpa sepengetahuan mereka.

Sumber : www.mongabay.co.id

Read More

Kapolres Humbahas Diprapidkan

MEDAN- Dinilai tidak profesional, Kapolres Humbang Hasundutan (Humbahas) AKBP. Heri Sulesmono, Sik bersama Kasat Reskrim AKP. Hannry PH Tambunan, SE dan Aiptu Rocky Sianturi, dipraperadilankan (Prapid) oleh Manarsar Lumbantoruan alias  Oppu Lasma (72), melalui kuasa hukumnya,  Ungkap Sitompul, Maruli M Purba dari kantor pengacara Ungkap Sitompul SH dan rekan.

Prapid tersebut telah disidangkan di PN Tarutung, Taput. Selain itu, Kapolres Humbahas juga dilaporkan ke Presiden, Kapolri, Ketua Komisi III DPR-RI, Kompolnas di Jakarta, Kapoldasu dengan tembusan Karo Pers Poldasu, Kabid Propam Poldasu dan lainnya.

“Kita terpaksa memprapidkan Kapolres Humbahas dan anggotanya, kemudian melaporkan tindakan sewenang-wenang mereka atas penangkapan dan penahanan klien kami (Manarsar Lumbantoruan alias Oppu Lasma red) ke Presiden, Kapolri, Ketua Komisi III DPR-RI, Kompolnas dan Kapoldasu,” kata Ungkap Sitompul didampingi timnya Maruli M Purba kepada wartawan, Minggu (8/9).

Dia menyebutkan, surat pengaduan tertanggal 29 Agustus 2013 No.035/US-SH/VIII/2013 ditujukan kepada Presiden RI dengan surat No.036/US-SH/VIII/2013 kepada Kapolri dengan surat No.037/US-SH/VIII/2013 ditujukan kepada Ketua Komisi III DPR-RI dan No.024/US-SH/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ditujukan kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. Syarif Gunawan.

FB:Polres HUMBAHAS

“Kita minta bantuan perlindungan hukum, atas ketidak profesionalan Kapolres Humbahas menelaah laporan polisi No. LP/144/VII/2013/Humbahas tanggal 24 Juli 2013 pukul 19.10 WIB an NS hingga melakukan penahanan terhadap klien kami sejak 24 Juli 2013,” tegas mereka.

Atas hal ini, dirinya menyebut supaya Poldasu melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Mereka mengatakan, Kapolres Humbahas sangat nyata berpihak kepada pelapor (NS), sebab kasus pengeroyokan yang dilaporkan Manarsar, tidak ditanggapi.

“Kita minta supaya tidak terjadi keberpihakan sebagaimana perlakuan Kapolres AKBP Heri Sulesmono dan penyidiknya kepada pelapor yang mengaku dicabuli sementara laporan pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami Manarsar tidak ditanggapi,” katanya.

Dikatakannya, Manarsar telah melaporkan kasus pengeroyokan dan penganiayaan pada 25 Juli 2013 Nomor : LP/146/VII/2013/Humbahas, an Frengky DH Sihombing. Adapun yang melakukan tindakan main hakim sendiri itu adalah Arkan Hutasoit, Jantri Hutasoit , Tono Hutasoit dan Gunnes Sihombing dan sampai saat ini, mereka tidak pernah diperiksa.

Menurut mereka, keberpihakan tersebut dapat dinilai dari kronologi kasus yang berawal pada Rabu (24/7) pukul 17.00 WIB. NS memeriksakan anaknya MH (3,5) ke praktek dr Rebekka Sitanggang atas keluhan sakit jika buang air kecil.

Entah apa hasil pemeriksaan dokter tersebut lantas NS menuduh Manarsar Lumbantoruan sebagai pelakunya sehingga sore itu juga suami NS bernama AH dan (adek-adeknya) mengeroyok Manarsar.

Tidak lama kemudian, Manarsar ditangkap oleh Brigadir Indra Sirait dkk anggota Polsek Lintong Nihuta Polres Humbahas dan malam harinya pukul 19.30 WIB, Manarsar langsung dijebloskan kedalam tahanan dalam keadaan luka-luka di mata, wajah dan tangan.

Ironisnya, pada malam itu juga, penyidik langsung menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/62/VII/2013/Reskrim tanggal 24 Juli 2013 dengan pertimbangan bukti yang cukup. Sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/144/VII/2013/Humbahas tanggal 24 Juli 2013 Pukul 19.10 WIB an pengadu NS, walapun dipastikan satu alat bukti saja tidak ada, saksi tidak ada dan kapan serta dimana kejadian belum diketahui apalagi calon tersangka belum diperiksa.

“Sangat tidak logika, hanya dalam waktu singkat (4 jam) dari waktu pengaduan pukul 19.10 WIB ( penerimaan Pengaduan di SPKT) sampai dengan pukul 24.00 WIB sudah memeriksa saksi-saksi, olah TKP.

Keterangan lisan dr Rebekka Sitanggang, artinya belum Visum et refertum yang legalitas (diterbitkan oleh dokter ahli kandungan yang berkompeten),” terangnya, dengan menyebutkan, jika Visum diterbitkan oleh yang bukan ahli dibidangnya maka sangat membahayakan bagi terlapor karena dimungkinkan sakit pipis itu dikarenakan jatuh dari sepeda dayung yang mana M setiap harinya bermain dengan menggunakan sepeda dayung anak-anak dan karena faktor lain dan bukan karena cabul atau dicabuli pihak lain.

Mereka berharap, supaya Poldasu menarik kasus itu sekaligus melakukan gelar perkara, sehingga penyidikan kasus tersebut tidak mencederai hukum.

“Kita sudah menyurati Kapoldasu Cq Direktur Ditreskrimum Poldasu supaya dilakukan gelar perkara,” katanya.

Dirinya juga memperlihatkan surat permohonan kepada No:025/US-SH/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ditujukan kepada Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Bapak Kombes Pol Drs M.Siregar, SH, Surat No: 026/US-SH/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ditujukan kepada Pengurus Daerah Ikatan Dokter Indonesia Perwakilan Sumut hal mohon dilakukan pemeriksaan Kode Etik Kedokteran terhadap dr Rebekka Sitanggang Kepala UPT Puskesmas Sigompul Kecamatan Lintong Nihuta, Surat No : 027/US-SH/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ditujukan kepada Kapolres Humbahas Polda Sumut Tentang mohon agar Marcella Malona Hutasoit terduga korban kasus pencabulan diperiksa oleh dokter ahli kandungan forensik kehakiman RS Dr Pirngadi Medan.

Bahkan, kuasa hukum Manarsar Lumbantoruan juga minta Kapoldasu menindak tegas Kasat Reskrim Polres Humbahas Hannry Tambunan dan AIPTU ROCKY Sianturi dkk yang meniru/memalsukan tandatangan Manarsar Lumbantoruan pada kolom kiri bawah Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/86/VII/2013/Reskrim diterbitkan di Tapian Nauli tanggal 24 Juli 2013. (gus)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More

Harga Kemenyan di Humbahas Anjlok

DOLOKSANGGUL. Harga kemenyan di Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) anjlok antara Rp 10.000 hingga Rp 30.000 per kilogram. Penyebab turunnya harga kemenyan hingga kini belum dipastikan tapi diduga akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Indikasi penurunan harga kemenyan diduga diakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat,” kata Kepala Dinas (Kadis) Perindagkop Kabupaten Humbahas, Drs JW Purba kepada MedanBisnis, Selasa (3/9) di ruang kerjanya.

Untuk saat ini, katanya, Pemkab Humbahas tetap melakukan antisipasi atas tekanan harga komoditas di Humbahas kendati belum signifikan. “Melalui pemantauan harga bahan pangan strategis maupun harga komoditas di seluruh pasar tradisional,” jelasnya.

Dari data penurunan harga yang dihimpun Dinas Perindagkop Humbahas pada harga tanggal 23 Agustus dan Jumat (30/8), di mana harga dasar kemenyan untuk jenis arit bakat Rp 160.000/kg turun pada kisaran harga Rp 150.000/kg. Kemenyan jenis samsam di kisaran harga Rp 75.000/kg sebelumnya Rp 90.000/kg, kemenyan jenis jurur Rp 60.000/kg harga sebelumnya Rp 80.000/kg.

Pemkab akan melakukan antisipasi terhadap penurunan harga kemenyan tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengurangi besarnya kerugian yang dialami petani. ”Kita melakukan antisipasi agar harga kemenyan tidak dipermainkan oleh oknum yang memanfaatkan kondisi penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,“ jelasnya.

Terkait penurunan harga kemenyan di Humbahas, Bukka Lumbantoruan, pemerhati ekonomi Humbahas mengatakan, harga kemenyan turun diduga akibatkan intervensi pasar kemenyan di dunia. Diharapkan perlu melakukan tindakan dengan lebih mengintensifkan informasi harga kemenyan di pasaran dunia kepada masyarakat petani kemenyan di Humbahas.  (ck 10)

Sumber : www.medanbisnisdaily.com

Read More

Pemkab Humbahas & Kejari Dolok Sanggul Jalin Kerja Sama

HUMBAHAS- Pemkab Humbahas dan Kejari Doloksanggul menjalin kerja sama untuk menyelamatkan aset negara melalui penerapan tugas JPN (Jaksa Pengacara Negara), Selasa (3/9).

Kerjasama itu ditandai dengan penandangan MoU (memorandum of understanding) antara Bupati Humbahas Maddin Sihombing dan Kajari Doloksanggul Herus Batubara.

Sosialisasi penerapan hukum penyelamatan aset negara itu juga dihadiri Wakil Bupati Marganti Manullang, Ketua PN Tarutung Rosmina, Kasdim 0210/TU, Kabag Ops Polres Humbahas Kompol Herwansyah Putra, Wakil Ketua DPRD Humbahas Pantas Purba, Kasi Intelijen Kejari Doloksanggul Amardi P Barus, Sekda Saul Situmorang, Kapolsek Doloksanggul AKP HR Saragi dan lainnya.
Kajari Doloksanggul Herus Batubara mengatakan, kerjasama seperti ini sudah terjalin hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal itu guna mengamankan aset pemerintah.

“Kejari Doloksanggul saat ini sudah ada menangani aset pemerintah mengenai Bulog yaitu masalah beras miskin sesuai dengan SKK (surat kuasa khusus),” terangnya.

Sementara itu, Kasi Inteligen Kejadi Doloksanggul Amardi Barus menjelaskan, Kejaksaaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. “Sebagai sebuah lembaga pemerintahan, kejaksaan memiliki posisi sentral yang sangat menentukan sekali dalam penegakan hukum,” paparnya.

Amardi Barus mencontohkan, dalam sistem peradilan pidana terpadu, kejaksaan berada pada posisi sentral dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara yang disidik oleh kepolisian atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dilanjutkan ke persidangan.

“Sebagai pengendali perkara mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Posisi sentral inilah yang sering sekali disoroti berbagai pihak, sehingga tidak jarang menuai kritikan akan kinerja para aparatur kejaksaan,” ungkapnya.

Dalam bidang penyelamatan aset negara, kejaksaan juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Penyelamatan aset negara tidak hanya terfokus pada bagaimana mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tetapi tidak tertutup kemungkinan aset negara terlepas karena negara digugat.

Sebaliknya, apabila negara atau pemerintah memandang ada aset negara atau pemerintah, maka untuk itu kejaksaan dapat berperan mewakili negara sebagai JPN untuk bertindak didalam maupun di luar pengadilan.

“Atas dasar itu, kejaksaan dapat mengajak institusi pemerintah maupun BUMN/BUMD untuk menjalan kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara. Tujuannya pemberian bantuan hukum dan penyelesaian sengketa hukum dibidang Perdata dan TUN (Tata Usaha Negara) baik di pengadilan maupun diluar pengadilan (litigasi dan non litigasi),” terang Amardi.

Kemudian pemberian pertimbangan hukum terhadap masalah hukum perdata dan TUN. Dalam kegiatan itu, JPN dapat dilakukan berdasarkan SKK yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD.

Bantuan hukum adalah tugas JPN dalam perkara perdata dan TUN untuk mewakili lembaga negara berdasarkan SKK, baik itu sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi dan non litigasi.

Tindakan hukum lain adalah tugas JPN bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dibidang Perdata dan TUN.

Dalam praktek penegakan hukumnya, maka sebelum permasalahan diselesaikan ditingkat pengadilan, maka terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui metode non litigasi melalui jalur diluar pengadilan baik bertindak mediasi, negoisasi ataupun masyawarah yang bersifat win-win solution.

Dalam sosialisasi itu juga dilakukan tanya jawab dan penandatangan nota kerjasama antara Pemkab Humbahas dan Kejari Doloksanggul. (juan/mua)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More

Manfaatkan Peluang Emas Penuhi Hak Masyarakat Adat Pandumaan Sipituhuta

JAKARTA, - Ronald Lumban Gaol, salah satu anggota masyarakat adat Pandumaan, Sumatera Utara, dalam konferensi pers yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (5/9/2013), memaparkan betapa kehidupan komunitasnya dirampas. 

Masyarakat adat Pandumaan telah mengelola hutan kemenyan selama ratusan tahun. Mereka memanfaatkan getah kemenyan yang diperoleh dengan cara disadap sebagai sumber penghasilan. Namun, pasca izin pengelolaan diberikan kepada sebuah perusahaan pada tahun 2009, mereka kehilangan haknya.

"Wilayah perizinan itu tumpang tindih dengan wilayah hutan kemenyan kami," cerita Ronald dalam konferensi pers hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat yang diadakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (5/9/2013).

Ronald bercerita, perusahaan pemegang izin itu menebang hutan kemenyan. Warga kehilangan pohon yang menjadi sumber penghidupan. Upaya pencegahan penebangan dilakukan. Tapi, bukannya berhasil, warga justru dikriminalisasi.

"Ada tindakan pengamanan yang status hukumnya tidak jelas. Kami kehilangan hak dan merasa takut, hingga kami, terutama tetua-tetua adat, tidak berani keluar," papar Ronald yang hadir bersama rekannya, Arnold Lumban Gaol.

Konflik seperti di Pandumaan bukan satu-satunya. Kasmita Widodo, Koordinator Nasional JKPP, mengatakan bahwa asal usul permasalahan adalah soal tumpang tindihnya perizinan yang terjadi akibat tidak seragamnya peta.

Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababan, mengatakan, "Diperkirakan ada wilayah hutan seluas 6000 hektar yang mengalami konflik. Itu yang sudah kita ketahui. Saya memerkirakan sebenarnya lahan yang mengalami konflik jauh lebih besar."

Saat ini, Indonesia sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat adat dan mengakui haknya. Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Hukum Nomor 35 /PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Hutan Adat bukan Hutan Negara.

Pada Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat yang digelar di Samosir, Sumatera Utara, 25-28 Agustus 2013 lalu, 102 peserta konferensi yang berasal dari masyarakat adat dunia mendukung keputusan tersebut dan mendorong tindak lanjutnya.

Poin utama yang didorong adalah pemetaan wilayah masyarakat adat secara partisipatif, melibatkan masyarakat adat itu sendiri. Diharapkan, pementaan wilayah masyarakat adat ini bisa menjadi langkah awal untuk mengupayakan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. 

Langkah pemetaan telah dilakukan. Masyarakat adat yang biasa mendeskripsikan wilayahnya secara lisan dan hanya dengan penanda tertentu diajak untuk berpartisipasi. Deskripsi dari masyarakat adat lalu diubah menjadi peta visual dengan bantuan GPS.

Untuk membantu pemetaan, AMAN turut melatih anak-anak muda untuk menggunakan GPS. "Kita targetkan pada tahun 2020 ada 40 juta hektar wilayah yang terpetakan. Sampai saat ini kita baru memetakan 7 juta hektar," ungkap Abdon. 

Pemerintah juga telah memiliki kebijakan One Map Policy lewat UU Nomor 4 tahun 2011. Badan Informasi Geospasial (BIG) yang mengoordinir penyusunan satu peta nasional menyatakan dukungannya pada langkah pemetaan wilayah adat.

Sumaryono, Kepala Bidang Pemetaan, Kebencanaan dan Peruahan Iklim BIG, mengatakan bahwa hasil pemetaan partisipatif bisa diserahkan kepada BIG, yang kemudian menyerahkan hasil pemetaan kepada kelompok kerja menyusun peta nasional. Ada 12 kelompok kerja yang terlibat penyusunan peta itu.

Namun, pertanyaannya kemudian, bila peta telah selesai dibuat, bagaimana jaminan masyarakat adat untuk mendapatkan haknya? Contoh, di lahan konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah masyarakat adat, bagaimana menjamin bahwa masyarakat adat nanti akan memenangkannya?

Abdon mengungkapkan, memang butuh keberpihakan kepada masyarakat adat. Setelah pemetaan, wilayah masyarakat adat bisa dibagi menjadi tiga, yang belum diserahkan kepada pihak lain lewat izin, yang sudah diserahkan namun belum dikelola, dan yang sudah diserahkan dan dikelola pihak lain.

"Kalau yang belum ada yang mengelola kita langsung berikan pada masyarakat adat. Jika sudah ada perizinan namun belum dikelola, kita bisa cabut perizinan  dan memberikannya pada masyarakat adat. Sementara, yang sudah dikelola, ini yang perlu dibahas," ungkap Abdon.

Abdon mengatakan, di lahan yang mengalami konflik, mediasi diperlukan. Tapi, saat ini, kata Abdon, belum ada kebijakan yang mendukung langkah penyelesaian dan mencerminkan keberpihakan pada masyarakat adat. 

Hal tersebut, kata Abdon, yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menerbitkan undang-undang atau instruksi presiden yang mendukung. "Kalau tidak, konflik besar bisa terjadi, bisa bunuh-bunuhan kita," katanya. 

Peluang emas menyelesaikan konflik hutan dengan masyarakat adat perlu dimanfaatkan. Menyelesaikan konflik dan mengupayakan hak masyarakat adat lewat pemetaan partispatif dan kebijakan berarti mengupayakan tata kelola hutan yang lebih baik.

Read More

Masyarakat Pandumaan Sipituhuta Tuntut 4.100 Hektare Hutan Adat Dikembalikan

JAKARTA – Masyarakat adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan tegas meminta pemerintah lewat Kementerian Kehutanan mengembalikan 4.100 hektare hutan adat yang berisi tanaman kemenyan yang sejak tahun 2009 masuk konsesi PT Toba Pulp Lestari, dikembalikan kepada masyarakat.

“Kami tetap pada pendirian awal, tanah adat yang di dalamnya tumbuh pohon kemenyan yang dari generasi ke generasi diwariskan leluhur kami, kami mohon dikembalikan.

Karena tanah ini warisan leluhur, kami bertekad memertahankannya, supaya kami bisa kembali menyekolahkan anak-anak. Kami tidak akan bermitra dengan perusahaan PT TPL,” ujar Ketua Persatuan Petani Kemenyan Pandumaan-Sipituhuta, James Sinambela di Jakarta, Senin (2/9).

Permintaan yang sama juga dikemukakan perwakilan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta lainnya, Haposan Sinambela. Ia bahkan menilai solusi yang ditawarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan, Bambang Hendroyono, hanya omong kosong. Karena sampai saat ini, penebangan hutan kemenyan di kawasan Pandumaan-Sipituhuta masih terus dilakukan PT TPL.

“Penebangan dan pembukaan jalan masuk ke dalam hutan kemenyan kita masih terus terjadi. Kami ketakutan, karena tetap ada Brimob tetap menjaga. Karena itu yang kami inginkan seperti yang saya katakan di (pertemuan) di Humbahas, bahwa pemerintah adalah yang memberikan izin dan pemerintah berhak menganulir izin yang sudah dikeluarkan,” ujarnya.

Haposan menyatakan hal tersebut, karena sebelumnya pada kunjungan kerja Dirjen BUK ke Humbahas, 29 Mei lalu, Dirjen telah meminta agar pada areal lahan yang menjadi sengketa antara PT TPL dengan masyarakat, diminta untuk tidak melakukan penebangan pohon kemenyan.
“Jadi tolong direvisi izinnya, supaya tidak ada bentrokan antara TPL dengan masyarakat.

Yang kami butuhkan saat ini masyarakat bisa aman. Selama lima tahun ini kami sudah merasakan kehilangan, karena kami tidak bisa membiayai pendidikan anak-anak kami,” katanya.
Menurut Haposan, sebelum PT TPL beroperasi, masyarakat bisa menghasilkan 500 kilogram per tahun dari satu hektar hutan kemenyan. Namun setelah TPL beroperasi, untuk memeroleh 50 kilogram saja masyarakat sangat sulit.

“Jadi kami mohon, revisi batasnya supaya tidak ada bentrokan antara TPL dan masyarakat. Kami tidak menyimpang dari hasil pembicaraan pada 29 Mei lalu,” katanya.

Perwakilan masyarakat perempuan, Rusmedia boru Lumban Gaol, juga menyatakan hal senada. Dengan sesunggukan, ia menyatakan kalau hutan kemenyan ditebang, sama halnya menebas leher masyarakat.

“Kami tidak mau menjadi budak (bekerja di PT TPL). Lebih baik makan rumput dari pada menjadi budak. Karena itu kami mohon tolong kami, Pak. Kami tidak minta kekayaan, asal bisa kami hidup sederhana, anak kami bisa dikasih makan. Sekarang ini anak terus dipulangkan guru dari sekolah. Pakaian dinas dan sepatu sudah robek-robek,” katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Dirjen BUK, Bambang Hendroyono, mengaku sangat memahami keinginan masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. “Pertemuan sebelumnya (29 Mei) telah disepakati areal yang menjadi persoalan, jangan lagi dikelola apalagi ditebang. Lha kalau masih disentuh, ya salah.

Saya mau lihat Rencana Kerja Tahunan (RKT TPL) tahun ini. Kalau nggak patuh aturan dan komitmen saya, kita bisa cabut (izin PT TPL),” ujar Bambang di hadapan perwakilan masyarakat dua desa termasuk yang berada di perantauan dan Direktur PT TPL, Juanda Panjaitan.

Namun begitu, Bambang mengaku perlu mengetahui secara pasti apakah benar PT TPL masih melakukan penebangan pohon kemenyan. Menurutnya pada pertemuan sebelumnya telah disepakati beberapa hal. Di antaranya, PT TPL tidak diperbolehkan menebang pohon kemenyan.

Terhadap pohon-pohon yang sebelumnya telah ditebang, perusahaan penghasil bubur kertas tersebut diharuskan menanaminya kembali.

“Kalau hilang, harus ditanami lagi. Bibitnya harus yang bagus, hasilnya dijamin oleh perusahaan agar lebih naik harganya. Ini semua harus tertuang dalam RKT PT TPL. Yang pasti jaminan kemenyan akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ini arah saya dulu ke sana,” katanya.

Dalam meningkatkan taraf hidup, pemerintah menurut Bambang juga mengusulkan adanya pola kemitraan. Langkah ini bukan berarti tidak memerhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengelolaan hutan adat.

“Kami akan tetap beri kemitraan, karena itu termasuk kebijakan pemerintah untuk memberi kesejahteraan masyarakat. Kami minta perusahaan peduli,” katanya.

Usulan adanya kemitraan menurut Bambang, bukan berarti pemerintah mengenyampingkan putusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 41 Tahun 1999 beberapa waktu lalu. Dalam putusan tersebut dinyatakan, hutan adat yang sebelumnya menjadi bagian dari hutan negara, harus dimaknai sebagai hutan hak.

“Yang kemarin itu kan baru putusan MK. Sekarang lagi disusun Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Dengan keterbatasan waktu dan menunggu belum ada pegangan undang-undang yang kuat, jadi saya usulkan solusi sederhana untuk sementara waktu,” katanya.
Menurut Bambang, jika nantinya UU Masyarakat Hukum adat ada, maka kemitraan dapat saja berubah sesuai keinginan masyarakat.

“Sekarang mending cari bukti untuk memerkuat Perda masyarakat hukum adat (yang akan dibuat oleh Humbahas). Kabupaten lakukan identifikasi verifikasi masyarakat di sana. Jangan sepotong-sepotong. Kalau bilang 700 kepala keluarga, ya lakukan itu. Lha wong di daerah lain 1.000 kepala keluarga.

Yang penting masyarakat di sana semua dapat masukan. Jadi samakan bahasa kita, kita sudah cari solusi,” katanya. (gir)

Read More

Dugaan Korupsi di Disdik HUMBAHAS

DOLOKSANGGUL- Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul, menetapkan seorang tersangka baru kasus dugaan korupsi subdisi hardware dan software pembelajaran SMP yang bersumber dari dana Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, untuk 21 SMP di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Tersangka baru itu berinisial BS, yang merupakan seorang rekanan penyedia barang. BS sendiri, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (12/7). Sebelumnya, tahun lalu, pihak Kajari Doloksanggul juga sudah menetapkan status tersangka kepada mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan (Disdik) Humbahas, berinisial SL.

“Penetapan BS ini merupakan hasil pengembangan kasus korupsi dari tersangka SL. Dialah (BS) penyedia barang software dan hardware kepada 21 SMP yang ada di Humbahas dengan memakai perusahaan CV PP,” kata Kajari Doloksanggul HR Batubara  melalui Kasi Pidsus Benny Purba, kepada METRO, Senin (22/7).

Benny menyebutkan, bantuan dana Kemendiknas tersebut merupakan bantuan swakelola. Sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh pihak ketiga. Sementara untuk SL sendiri, Benny mengaku, keterlibatannya dalam kasus ini merupakan penyosialisasi kepada 21 kepala sekolah.

“Setelah memeriksa saksi dari 21 SMP, mereka mengaku bahwa bantuan (software dan hardware) itu disediakan oleh BS. Dan SL yang melakukan sosialisasi kepada tiap kepala sekolah. Sementara ini kan bantuan swakelola. Jadi tidak ada sebenarnya rekanan,” kata Benny.

Ketika ditanya siapa yang mengarahkan untuk melakukan sosialisasi dan menyediakan barang tersebut, Benny mengaku dari hasil penyelidikan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahuinya siapa “otak” di balik kasus tersebut.

Namun, dia mengatakan, dari hasil pengembangan dan penyelidikan kasus korupsi itu, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi tersangka baru. “Kasus ini tidak berhenti di sini. Kemungkinan besar tersangka akan tetap bertambah sesuai dengan hasil penyelidikan,”sebutnya.

Dalam kasus korupsi ini, lanjut Benny, untuk menentukan berapa jumlah kerugian negara, pihaknya masih menunggu hasil laporan dari Politeknik USU yang selanjutnya akan dilaporkan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Namun dari hasil penyelidikan sementara, dari pengadaan laptop, personal komputer, infokus, spint, UPS dan sofware 7 (tujuh) mata pelajaran yang berjumlah Rp31 juta per sekolah, diperkirakan kerugian negara berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta.

“Tersangka BS, kini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi yo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, BS sendiri, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (22/7) tidak terhubung. Pasalnya, nomor telepon selulernya sedang tidak aktif. (hsl/mua)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More

Judi Togel Marak di Parlilitan

HUMBAHAS – Judi toto gelap (togel) di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas bebas dan terbuka digelar. Tak tanggung-tanggung, para bandar togel berani menggunakan kupon bagi calon pembeli tebakan nomor.

“Kami sudah tidak tahan lagi melihat bagaimana bebasnya judi togel dan Hongkong di Kecamatan Parlilitan ini. Ada yang pakai kupon dan ada juga yang memalui SMS (short message system),” ungkap seorang pria paruh baya warga Kecamatan Parlilitan yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (23/7).

Ia menyebutkan, aparat penegak hukum terkesan tutup mata dan tebang pilih untuk menangkap para pelaku judi togel di daerah mereka. ”Setahu kami, yang ditangkap itu hanya tukang rekap saja. Kalau bandarnya, satupun tidak ada yang ditangkap,” sambung pria itu.

Terpisah, seorang perantau asal Kecamatan Parlilitan L Sihotang mengatakan, dirinya mengaku sangat prihatin atas maraknya judi togel di tanah kelahirannya itu. ”Mana tugas aparat kepolisian di sana untuk memberantas judi. Apakah mereka sengaja membiarkan judi itu beredar bebas? Saya sebagai perantau tentu sangat prihatin atas situasi itu,” ujar Sihotang.

Ia berharap, agar Kapolres Humbahas AKBP Heri Sulesmono dapat segera menangkap bandar judi togel di Kecamatan Parlilitan. ”Judi togel jelas melanggar hukum. Jadi, Kapolres Humbahas, kita harapkan mampu menangkap bandar judi togel di kampung kami itu,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, AKBP Heri Sulesmono saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (23/7) justru mempertanyakan apa peran tokoh masyarakat di kecamatan itu untuk memberantas judi togel. ”Jangan saya saja disalahkan terus. Tanggung jawab tokoh masyarakat mana? Kasih tahu dong warganya berapa yang sudah ditangkap nggak jera-jera juga,” kata AKBP Heri melalui SMS ponselnya.

Heri Sulesmono juga menyebut, agar warga Humbahas menolak untuk membeli nomor tebakan judi togel. ”Tolonglah judi togel itu kalau nggak ada yang main, bandar manapun pasti pergi. Kalau masyarakatnya masih hobi, ya susah…tapi nanti Kasat Reskrim yang baru akan saya perintahkan,” katanya. (hsl/mua)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More