Dugaan Korupsi di Disdik HUMBAHAS

DOLOKSANGGUL- Kejaksaan Negeri (Kejari) Doloksanggul, menetapkan seorang tersangka baru kasus dugaan korupsi subdisi hardware dan software pembelajaran SMP yang bersumber dari dana Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, untuk 21 SMP di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Tersangka baru itu berinisial BS, yang merupakan seorang rekanan penyedia barang. BS sendiri, ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (12/7). Sebelumnya, tahun lalu, pihak Kajari Doloksanggul juga sudah menetapkan status tersangka kepada mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan (Disdik) Humbahas, berinisial SL.

“Penetapan BS ini merupakan hasil pengembangan kasus korupsi dari tersangka SL. Dialah (BS) penyedia barang software dan hardware kepada 21 SMP yang ada di Humbahas dengan memakai perusahaan CV PP,” kata Kajari Doloksanggul HR Batubara  melalui Kasi Pidsus Benny Purba, kepada METRO, Senin (22/7).

Benny menyebutkan, bantuan dana Kemendiknas tersebut merupakan bantuan swakelola. Sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh pihak ketiga. Sementara untuk SL sendiri, Benny mengaku, keterlibatannya dalam kasus ini merupakan penyosialisasi kepada 21 kepala sekolah.

“Setelah memeriksa saksi dari 21 SMP, mereka mengaku bahwa bantuan (software dan hardware) itu disediakan oleh BS. Dan SL yang melakukan sosialisasi kepada tiap kepala sekolah. Sementara ini kan bantuan swakelola. Jadi tidak ada sebenarnya rekanan,” kata Benny.

Ketika ditanya siapa yang mengarahkan untuk melakukan sosialisasi dan menyediakan barang tersebut, Benny mengaku dari hasil penyelidikan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahuinya siapa “otak” di balik kasus tersebut.

Namun, dia mengatakan, dari hasil pengembangan dan penyelidikan kasus korupsi itu, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi tersangka baru. “Kasus ini tidak berhenti di sini. Kemungkinan besar tersangka akan tetap bertambah sesuai dengan hasil penyelidikan,”sebutnya.

Dalam kasus korupsi ini, lanjut Benny, untuk menentukan berapa jumlah kerugian negara, pihaknya masih menunggu hasil laporan dari Politeknik USU yang selanjutnya akan dilaporkan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Namun dari hasil penyelidikan sementara, dari pengadaan laptop, personal komputer, infokus, spint, UPS dan sofware 7 (tujuh) mata pelajaran yang berjumlah Rp31 juta per sekolah, diperkirakan kerugian negara berkisar Rp100 juta hingga Rp200 juta.

“Tersangka BS, kini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi yo UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, BS sendiri, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (22/7) tidak terhubung. Pasalnya, nomor telepon selulernya sedang tidak aktif. (hsl/mua)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More

Judi Togel Marak di Parlilitan

HUMBAHAS – Judi toto gelap (togel) di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbahas bebas dan terbuka digelar. Tak tanggung-tanggung, para bandar togel berani menggunakan kupon bagi calon pembeli tebakan nomor.

“Kami sudah tidak tahan lagi melihat bagaimana bebasnya judi togel dan Hongkong di Kecamatan Parlilitan ini. Ada yang pakai kupon dan ada juga yang memalui SMS (short message system),” ungkap seorang pria paruh baya warga Kecamatan Parlilitan yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (23/7).

Ia menyebutkan, aparat penegak hukum terkesan tutup mata dan tebang pilih untuk menangkap para pelaku judi togel di daerah mereka. ”Setahu kami, yang ditangkap itu hanya tukang rekap saja. Kalau bandarnya, satupun tidak ada yang ditangkap,” sambung pria itu.

Terpisah, seorang perantau asal Kecamatan Parlilitan L Sihotang mengatakan, dirinya mengaku sangat prihatin atas maraknya judi togel di tanah kelahirannya itu. ”Mana tugas aparat kepolisian di sana untuk memberantas judi. Apakah mereka sengaja membiarkan judi itu beredar bebas? Saya sebagai perantau tentu sangat prihatin atas situasi itu,” ujar Sihotang.

Ia berharap, agar Kapolres Humbahas AKBP Heri Sulesmono dapat segera menangkap bandar judi togel di Kecamatan Parlilitan. ”Judi togel jelas melanggar hukum. Jadi, Kapolres Humbahas, kita harapkan mampu menangkap bandar judi togel di kampung kami itu,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, AKBP Heri Sulesmono saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa (23/7) justru mempertanyakan apa peran tokoh masyarakat di kecamatan itu untuk memberantas judi togel. ”Jangan saya saja disalahkan terus. Tanggung jawab tokoh masyarakat mana? Kasih tahu dong warganya berapa yang sudah ditangkap nggak jera-jera juga,” kata AKBP Heri melalui SMS ponselnya.

Heri Sulesmono juga menyebut, agar warga Humbahas menolak untuk membeli nomor tebakan judi togel. ”Tolonglah judi togel itu kalau nggak ada yang main, bandar manapun pasti pergi. Kalau masyarakatnya masih hobi, ya susah…tapi nanti Kasat Reskrim yang baru akan saya perintahkan,” katanya. (hsl/mua)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More

12.526 Warga Humbahas Terima BLSM

HUMBAHAS – Sebanyak 12.526 warga pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Humbahas. BLSM langsung diserahkan oleh Kepala Kantor Pos Tarutung Johny Silalahi di kantornya, Jalan Merdeka Doloksanggul, Jumat (28/6).

Acara penyerahan secara simbolis itu dihadiri Bupati Humbahas Maddin Sihombing, Wakil Bupati Humbahas Marganti Manullang, Sekda Saul Situmorang bersama jajaran Uspida Humbahas, di antaranya Kapolres Humbahas AKBP Heri Sulesmono dan Kajari Doloksanggul Herus Batubara.

Johny Silalahi memaparkan, penyaluran BLSM merupakan kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3150/SJ Tahun 2013, tertanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013, tertanggal 8 Mei 2013 tentang Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM.

Bupati Humbahas Maddin Sihombing dalam arahan dan bimbingan menyampaikan, data penerima BLSM di Kecamatan Doloksanggul sebanyak 520 RTS.
Dia mengutarakan, kesempurnaan data atau validasi data sebagai rumah tangga penerima BLSM tidak dapat dipastikan valid 100 persen. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah bersama masyarakat saling memberikan data yang benar.

“Mari kita sampaikan kepada petugas pendata untuk memberikan data yang valid. Karena mungkin data yang ada saat ini belum valid sesuai kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat Humbahas,” ungkap Maddin.

Sesuai data yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemilik kartu KPS untuk penerima BLSM tahun 2013 di Kabupaten Humbahas mencapai 12.526 orang yang berada di 10 kecamatan.

Dijadwalkan, penyaluran BLSM di daerah itu akan diberlangsungkan selama 4 bulan. Sedangkan besaran BLSM yang diterima masing-masing pemilik KPS sebesar Rp150.000 per bulan.

Sedangkan untuk jadwal penyaluran, akan dibagi menjadi dua tahap. Penerimaan tahap pertama akan berlangsung bulan Juni dan Juli. Sementara untuk tahap ke dua, Agustus sampai September. Pembagian BLSM tahap pertama ini, yakni sebesar Rp300.000 per RTS. (juan/hsl)

Sumber : www.metrosiantar.com

Read More