Senin, 24 Juni 2013

Lubang di Jalinsum Doloksanggul Ancam Pengendara

HUMBAHAS - Lubang sedalam 1,5 meter di Jalan lintas Sumatera (Jalinsum) kilometer 2,5 Dolok Sanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas ancam pengendara. Jika tidak segera diperbaiki, lubang di badan jalan tersebut akan semakin melebar.
Andy Siregar (27), salah seorang warga di Dolok Sanggul, Rabu (19/6) mengatakan, lubang di badan jalan itu sudang berlangsung cukup lama. “Awalnya lubang itu terjadi karena air dari jalan raya tidak bisa mengalir ke drainase. Karena terus tergenang, akhirnya timbul lubang kecil dan semakin melebar,” ungkapnya.
Menurut dia,  ketika melintas dari sekitar lokasi, lubang tersebut terkadang tidak terlihat karena ditutupi semak belukar. Namun kondisi itu juga bisa membahayakan pengguna jalan. Sebab kondisi lubangnya cukup dalam dan mengancam para pengendara.
“Jika tidak segera diperbaiki, lubang tersebut akan semakin melebar dan memakan korban. Sebaiknya pemkab melalui instansi terkait segera memperbaiki jalan tersebut,” terang Andy.
Warga lainnya Samosir menyebutkan hal senada. Menurutnya, keberadaan lubang itu sangat mengancam pengendara. “Jika dibiarkan terus menerus, kondisi lubang akan semakin melebar,” sebutnya.
Samosir mengatakan, hingga saat ini memang belum ada korban jiwa, namun jangan menunggu korban baru jalannya diperbaiki. Seharusnya pemkab lebih tanggap menangani persoalan ini. (juan)

Rabu, 12 Juni 2013

Manfaatkan Jerami Jadi Kompos

PORSEA  - Jerami batang sisa hasil panen padi, ternyata bisa dimanfaatkan menghasilkan rupiah. Ahli pertanian telah menemukan bokasi memanfaatkan jerami untuk pembuatan kompos.
Setiap musim panen padi, biasanya petani menjadikan jerami bekas panennya menjadi benteng persawahan. Bahkan, ada juga yang membakar jerami bekas panennya karena dianggap, jerami tidak ada ubahnya dengan sampah yang tidak ada manfaatnya untuk pertanian.
Dengan kehadiran ahli bokasi di Tobasa, petani di sana mendapat pendidikan bagaimana mengolah jerami menjadi kompos. Kepada petani, PPL Pertanian Kecamatan Porsea, Tobasa, Marlin Marpaung menjelaskan bagaimana mengolah jerami menghasilkan rupiah.
Marlin mengatakan pendidikan pengolahan jerami menjadi kompos saat ini sangat tepat diketahui petani di Tobasa. Alasannya, saat ini petani padi di Tobasa sedang musim panen. “Kalau musim panen, biasanya petani membakar jerami sisa dari panen. Padahal, dengan sistem bokasi jerami bisa dibuat menjadi kompos,” katanya.
Dia menjelaskan, jerami merupakan bahan dasar pembuatan kompos. Caranya, jerami dikumpulkan dalam 20 bagian dan dapat ditambah dengan rumput dengan dipotong-potong sepanjang 10-15 centimeter. Bahan lainnya adalah, dedak, sekam (20 bagian), gula pasir lima sendok, EM4 sebagai bakteri dekomposer dan air 20 liter.
Setelah bahan yang dibutuhkan lengkap, dilarutkan dengan EM4 di dalam adonan. Adonan digundukkan di atas ubin yang kering dengan ketinggian 15-20 centimeter, kemudian ditutup dengan karung goni selama 3-4 hari, dengan syarat suhu di antara 30-40 celcius. Setelah 3-4 hari itu, sistem bokasi selesai dan kompos bisa dipergunakan.
“Sistem kerjanya sangat sederhana dan gampang. Namun, masih banyak petani yang belum mengetahui cara pembuatannya. Dengan adanya sosialisasi ini, kita harapkan petani sudah bisa menciptakan rupiah dari jerami, atau setidaknya petani tidak lagi membeli kompos,” paparnya.
Menurutnya, kompos sangat berpotensi meningkatkan hasil pertanian. Pupuk organik jenis kompos yang dibokasi sendiri jauh dari kimia, makanya lebih berkualitas dari kompos lainnya.
“Kita akan mendorong para petani untuk memproduksi pupuk organik menjadi lebih banyak, sehingga bisa dimanfaatkan petani lainnya. Dengan begitu secara otomatis kedepannya kebutuhan pupuk kimia, yang hingga kini sulit didapat petani bisa diantisipasi,” tukasnya. (**/osi)

Senin, 10 Juni 2013

Ribuan Elemen Peduli Samosir menuntut IPK PT.GDS

TOBASA. -Ribuan komponen masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Peduli Samosir Nauli (masyarakat dari berbagai desa, STKS, KSPPM, PSE Katolik, JPIC Capucin, Keuskupan Agung Medan, Earth Society, KDAS, JK-LPK, AMAN Tano Batak, GAMKI Samosir, Radio Samosir Green, Yayasan Raja Lintong Situmorang, KAMU Samosir, Kelompok mahasiswa Medan, Tim Advokat/TAPAK ADAT, LSM Perintis-Samosir, dll) menuntut pencabutan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Gorga Duma Sari (PT GDS), yang diberikan pemerintah Kabupaten Samosir seluas 800 ha di Hutan Tele, dengan melakukan demonstrasi ke kantor bupati Kabupaten Samosir. 

Namun, ribuan warga ini, tidak berhasil bertemu dengan Bupati. Jangankan Bupati, Sekda, dan pejabat teras lainnya di kantor bupati ini tidak ada yang bisa dijumpai. Humas kantor bupati dan Asisten III, yang menemui warga, langsung diserang warga dengan berbagai pertanyaan tentang ketidak hadiran para pejabat penting di kabupaten ini. Sempat terjadi caos, karena Kadis Kehutanan tetap berkelit dan mengatakan bahwa penerbitan ijin sudah sesuai hukum, dan tidak mudah untuk mencabut ijin tersebut. 



Warga langsung meneriaki Kadis. Kadis dengan angkuhnya meninggalkan massa, dan saat itulah terjadi keributan, karena tiba-tiba muncul aksi lempar-lempar batu. Kapolres Kabupaten Samosir berkali-kali mengingatkan, agar massa peserta aksi tidak berbuat anarkis dan tidak melanggar hukum, dengan memaksakan masuk ke dalam kantor bupati tanpa ijin. Massa langsung meneriaki Kapolres dan mengatakan bahwa kantor itu adalah milik rakyat...Uskup (emeritus) juga mengatakan: bahwa ada perbedaan persepsi di antara pemerintah dan masyarakat dalam melihat persoalan ini, apakah pemerintah tidak memiliki hati nurani melihat penderitaan rakyat? Rakyat tidak akan melakukan tindakan melanggar hukum. 



Yang duluan melanggar hukum adalah Bupati (pemerintah) dengan menerbitkan ijin kepada PT GDS...Melihat tidak ada lagi gunanya berlama-lama di kantor bupati ini, sekitar pkl.14.30.Wibb, massa bergerak menuju kantor Dinas Kehutanan, selanjutnya bergerak menuju Hutan Tele. Di Hutan Tele, akan dilakukan penanaman pohon di areal bekas penebangan PT GDS.

Sumber : Suryati Simanjuntak (Dirut Executive  KSPPM )

Bakal Calon Bupati Taput Sanggam Hutapea Akan Benahi Taput

TAPUT – Bakal calon (Balon) Bupati Taput Ir Sanggam Hutapea MM ingin membenahi konsep pembangunan Taput jika terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bulan Oktober mendatang. Putra Bonapasogit ini mengaku sangat prihatin dengan konsep pembangunan, serta administrasi politik dan birokrasi Taput.
“Saya menyatakan siap mencalonkan diri pada Pilkada Taput bukan karena faktor ambisi pribadi, namun karena adanya permintaan serta dukungan dari masyarakat Taput,” ujar Sanggam dihadapan ratusan pendukungnya dari 15 Kecamatan se-Taput ketika mengadakan konsolidasi internal dengan simpatisan di Wisma Evi Roida Tarutung, Sabtu (8/6).
Untuk konsep pembenahan, lanjut direktur Jakarta Confresion Center (JCC) ini, dirinya telah mempersiapkannya. Yang menjadi sekala prioritas adalah konsep pembenahan Taput untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, menyangkut administrasi politik dan bikrokrasi.
Untuk menampung aspirasi masyarakat, selama 2 tahun sudah, Sanggam terjun langsung mengunjungi masyarakat. Selama 2 tahun itu, Sanggam mengunjungi 180 desa serta menampung aspirasi masyarakatnya.
“Setelah saya turun langsung menemui masyarakat, saya telah mencatat poin-poin yang dibutuhkan masyarakat dari pemerintah. Kemudian telah merumuskan konsep pembangunan secara komperenship. Nanti, setelah saya terpilih menjadi Bupati Taput, saya tinggal mengaplikasikannya sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengaku bahwa alasannya maju dalam pilkada Taput, sebagai dedikasi putra Bonapasogit membangun kampung halamannya. Selain itu, dirinya berkeinginan membangun paradikma baru tentang hubungan pemimpin, birokrasi dengan masyarakat.
Sebab antara pemimpin dan birokrasi seharusnya tidak ada batas. Demikian juga dengan birokrasi bukan merupakan unit kerja yang melayani atasannya atau penguasa yang harusnya adalah pelayan publik.
Jabatan kepala daerah bukan sebagai tangga dinasti yang memiliki garis estapet, melainkan sebagai amanah yang dipercayakan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Mariduk Pasaribu mewakili tokoh masyarakat Siborongborong, mengatakan bahwa sejauh ini pembangunan di Taput masih tergolong stagnan. Sehingga konsep paradigma baru yang menjadi tugas pertama yang diemban Sanggam Hutapea merupakan tugas mulia. Sebab Taput memang membutuhkan konsep untuk baru dalam pembangunan.
“Masyarakat butuh konsep baru untuk pembangunan Taput,” katanya. Hal senada diungkapkan Sampe Silitongah, warga mewakili Kecamatan Sipahutar. Ia mengutarakan, bahwa Taput membutuhkan pemimpin berfigur yang energik yang memiliki konsep baru membawa Taput pada perubahan yang lebih baik.
“Selaku tokoh masyarkat dari Sipahutar, kami siap mendukung dan mengantar Ir Sanggam Hutapea menjadi bupati Taput mendatang,” jelasnya.
Selain Sampe, perwakilan masyarakat Garoga Jakkob Hasibuan mengatakan hal yang sama. Namun secara prinsip menurut Hasibuan pemimpin baru haruslah orang yang sudah memiliki program terhadap pembangunan daerah. Sehingga bukan tokoh yang mengejar kekuasaan.
Serupa diungkapkan mewakili warga Kecamatan Parmonangan, Monang Manalu. Dia mengatakan bahwa selama ini daerah mereka secara kusus merupakan daerah yang membutuhkan perhatian serius. Sehingga secara tegas, masyarakat yang ingin maju untuk sejahtera harus memilih orang yang tepat diwaktu yang tepat.
Sosok Sanggam Hutapea menurut Monang adalah pemimpin masa depan. Sebab, jauh sebelum ikut dalam pilkada Taput, Sanggam Hutapea sudah memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan rakyat.
“Menurut kami Sanggam Hutapea itu sosok yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat, sebab jauh hari sebelum ada wacana pilkada beliau (Sanggam Hutapea) sudah sering memberi perhatian terhadap daerah Bonapasogit ini.
Antara lain pada sektor pertanian, sosial dan kemasyarakatan. Untuk itu kami siap mengantar Sanggam Hutapea menjadi Bupati Taput dalam pilkada 2013 nanti,” ucapnya. (cr-01/osi)

Mobil Dinas Pakai BBM Bersubsidi

TOBASA – Beberapa mobil dinas Pemkab Tobasa masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Seperti yang tertangkap kamera METRO, Selasa (28/5), sebuah mobil dinas Dishub Tobasa bernopol BB 50 E sedang mengisi BBM bersubsidi di SPBU Balige.
Sekretaris daerah (Sekda) Tobasa Liberty Manurung malah menyalahkan pengusaha SPBU tersebut, karena memberikan pejabat mengisi BBM bersubsidi. Sementara pejabat yang mengisi BBM bersubsidi belum ada ditindak.
Kepada METRO, Minggu (9/6), Liberty Manurung, mengungkapkan dalam kasus yang terjadi pada 28 Mei lalu merupakan kesalahan pengusaha SPBU. “Pengusaha SPBU yang salah. Sementara pemakai mobil dinas perhubungan bernopol BB 50 E tidak perlu dilayani,” ujarnya melalui pesan singkat (SMS).
Ia mengatakan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2012 dan tanggal 02 Januari 2013, melarang mobil dinas pemerintah, BUMD, BUMN mengisi minyak bersubsidi terhitung 1 Februari 2013.
“Seharusnya mobil dinas tidak boleh mengisi BBM bersubsidi. Dan pengusaha SPBU juga agar tidak melayani mobil dinas sebagaimana diatur dalam peraturan menteri,” katanya.
LSM Indonesia Corroption Watch (ICW) devisi Investigasi Sogar Manurung, mengatakan, yang penting dibahas seharusnya bukan siapa yang salah atau siapa yang benar.
Tetapi, yang harus dibahas adalah bagaimana peranan pemerintah dalam hal ini instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pengguna mobil dinas setelah menteri mengeluarkan peraturan larangan terhadap mobil dinas menggunakan BBM.
“Saya menilai alasan sekda itu tidak tepat. Yang tepat itu adalah, Pemkab Tobasa masih menggunakan BBM bersubsidi. Dan pejabat Pemkab Tobasa masih membandel terhadap aturan, alias tidak taat aturan,” tegasnya.
Menurutnya, hal itu sangat rawan terjadi korupsi. Pejabat tersebut bisa saja meminta bon faktur yang tidak sesuai dengan jumlah pengisiannya.
“Misalnya, pejabat tersebut mengisi Rp50 ribu, tetapi bon faktur yang diminta senilai Rp200 ribu. Itu artinya, sudah terjadi korupsi Rp150 ribu per sekali mengisi BBM,” paparnya.  “Kalau setiap hari mobil pejabat korupsi Rp150 ribu, berapa juta uang negara masuk kantong pribadi,” ucapnya.
Masih dikatakannya, sikap oknum pejabat Pemkab Tobasa yang masih terus mengisi BBM bersubsidi sama saja memiskinkan masyarakat. Dengan pejabat masih menggunakan BBM bersubsidi, otomatis jatah BBM untuk masyarakat akan berkurang.
“Lalu, buat apa dibuat BBM bersubsidi kalau toh yang menggunakannya pejabat. Kepala daerah yang mendapati pejabatnya seperti itu, harus ditindak tegas,” tegasnya.
Salah seorang petugas SPBU Balige yang enggan namanya dikorankan mengakui, hingga saat ini mobil dinas Pemkab Tobasa masih tetap saja mengisi BBM bersubsidi.
“Sampai hari ini mobil dinas Pemkab Tobasa masih menggunakan BBM bersubsidi. Dan kami belum mengetahui tentang adanya larangan itu,” katanya.
Selain di SPBU Balige, di SPBU Porsea juga mobil dinas Pemkab Tobasa sering mengisi BBM bersubsidi. Seperti dikatakan salah seorang karyawan SPBU Porsea, D Butarbutar, “ mobil dinas Pemkab Tobasa sering juga mengisi BBM bersubsidi di sini.” (jantro/osi)

Sabtu, 08 Juni 2013

28 Anggota DPRD Taput Masih ‘Gila Duduk’

TARUTUNG: Sejumlah 28 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dari total sebanyak 35 anggota, masih menganggap jika ‘Dewi Fortuna’ masih berpihak atas mereka.
Dalam pentas demokrasi mereka mungkin berpikir, bahwa kursi DPRD sebagai kursi kehormatan masih layak untuk diperebutkan meski tanpa prestasi populis yang diembannya. Hal ini dinilai berbagai elemen masyarakat sebagai langkah keinginan yang ‘gila duduk’ di kursi kehormatan.

Lima tahun atau bahkan mungkin sudah dua periode duduk menjadi anggota DPRD, tetapi tak membuat para politisi itu puas atau jera dengan tudingan masyarakat. Bahkan di taput, mereka yang selama ini duduk masih ngotot untuk kembali merebut kursi.

“Saya sangat menyanyangkan sikap ngotot sejumlah wakil rakyat yang tergabung duduk di kursi DPRD Taput saat ini untuk berharap dipilih kembali pada kancah pesta demokrasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif Pileg 2014 mendatang,” tegas seorang pengamat P Tobing kepada Harian Orbit di Tarutung Kamis (6/6).
Disebutkan, sikap kekecewaan yang diungkapkannya berdasar atas kinerja anggota DPRD Taput saat ini yang terkesan hanya sebatas formalitas tanpa sebuah prestasi yang bisa dibanggakan.
“Hak mereka untuk memilih dan dipilih kembali sebagai anggota Dewan berdasarkan Undang undang. Namun, setidaknya mereka harus mengedepankan sikap ksatria. ketika masyarakat menilai prestasi untuk memperjuangkan kemaslahatan hidup masyarakat banyak tidak bisa dicapai dalam 5 tahun kinerja mereka. Maka sudah selayaknya tugas berikutnya dipercayakan kepada kaum generasi selanjutnya,” sebutnya.

Masih Mencalon

Berdasarkan data dihimpun Harian Orbit, 28 anggota dewan dimaksudkan merupakan anggota DPRD Taput yang masih aktif hingga saat ini. Dari total sebanyak 35 orang, 7 anggota dewan diantaranya Toman Balige Silitonga (PKB), Betti Sidabutar (Hanura), Johannes Sitohang (Partai Damai Sejahtera), Saut Matondang (PPRN), Bangun Lumbantobing (PDP), dan David Hutabarat (PKPB), serta Sobar Sipahutar, tidak mencalonkan kembali berdasarkan daftar pencalonan yang ada.
Sedangkan, 28 orang lain diantaranya Lancer Sianturi (PPRN), Mangisi Hasibuan (PMB), Dorgis Hutagalung (Partai Patriot), Charles Simanungkalit (PIB) dan Jhonson Siregar (PDS) dicalonkan kembali dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alamsah Sihombing (Partai Patriot) tercatat sebagai Calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Nasdem Dan Ronal Simanjuntak (PKPB) diakomodir Partai Golkar sebagai Calegnya.
Sementara Sanggam Lumbantobing dan Parpunguan Sianturi, keduanya anggota legislatif dari Partai Buruh akan berjuang dalam pencalonannya dari Partai PAN. Juga Joni Tombang Marbun, anggota legislatif asal Partai Merdeka telah bersandar pada Partai Demokrat untuk pencalonannya. Serta dua mantan kader Partai PIS yakni Sahat Sibarani dan Jasa Sitompul, masing masing masih berkeinginan melanjutkan tugas legislasinya dari Partai Gerindra dan Nasdem.
Begitu juga dengan 13 anggota DPRD Taput asal Partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014, yakni Renol Tampubolon (PKB), Bangun Lumbantobing (Golkar), Reguel Simanjuntak (Golkar), Maulana Lumbangaol (Hanura), Sihar Tambunan (Hanura), Helman Silitonga (Demokrat), Roy Siregar (Demokrat), Dapot Hutabarat (Demokrat), Ottonyer Simanjuntak (PDIP), Tiurkalima Purba (PDIP), Poltak Pakpahan (PDIP), Poltak Sipahutar (Gerindra), dan Jonggi Lumbantobing (Gerindra). Mereka masih mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Taput periode 2014-2019.
Selebihnya, 3 anggota legislatif Taput diantaranya Tigor Lumbantoruan (PKB), Fernando Simanjuntak (Golkar), dan Mosir Simbolon (Barnas) yang dikabarkan melompat ke Partai PKPI, disebut telah terdaftar sebagi bakal Caleg anggota DPRD Sumatera Utara. Od-24



Jumat, 07 Juni 2013

Desa Siunongunong Julu, diunjuk sebagai desa mewakili Kabupaten Humbahas

HUMBAHAS – Berdasarkan surat Bupati Humbahas nomor 4114/513/BPMD/IV?2013 tertanggal 8 April, Desa Siunongunong Julu, diunjuk sebagai desa mewakili Kabupaten Humbahas untuk dinilai tim penilaian desa/kelurahan se-Sumatera Utara.
Tim penilai desa/kelurahan Sumut, Kamis (6/6), telah mengunjungi Siunongunong Julu untuk dinilai.
Kunjungan tim penilaian Sumut disambut Ketua Tim Penggerak PKK Humbahas Ny Maddin Sihombing boru Napitupulu, Sekda Humbahas Saul Situmorang dan Camat Baktiraha Arwan Silaban.
Jafar Situmorang mewakili tim penilai mengatakan, Desa Siunongunong Julu merupakan yang ditetapkan Bupati Humbahas sebagai desa terbaik dan diwakilkan untuk berkompetisi di tingkat Sumut. Berdasarkan hal tersebut, tim pinilai meninjau langsung ke lokasi.
Menurutnya, kunjungannya saat ini merupakan kedelapan desa terbaik kabupaten. “Tim belum dapat menentukan terbaiknya, sebab masih banyak desa yang belum kita lihat secara faktual dalam pemenuhan poin-poin penilaian,” ujar Jafar.
Dia melanjutkan, desa yang mendapat peringkat terbaik Sumut akan mendapat bantuan secara langsung dari provinsi untuk pemberdayaan desa tersebut.
Kepala Desa Siunongunong Julu Rosmilu Purba mengatakan, sinergitas kinerja aparatur desa yang diangkat melalui musyawarah masyarakat desa dan lembaga perangkat desa serta bekerja maksimal adalah tugas pokok yang harus dijalankan.
Kemudian, terlaksananya alokasi perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa, sehingga pembangunan desa berjalan baik dalam setiap komponen desa seperti administrasi desa, infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, PKK dan karang taruna.
“Pemenuhan hal tersebut menjadi penilaian, sehingga desa ini mendapat penghargaan sebagai desa terbaik di Kabupaten Humbahas,” katanya. (juan/osi)

Rabu, 05 Juni 2013

Ditinggal ke Gereja Rumah Ludes

HUMBAHAS - Minggu siang (2/6) sekitar pukul 10:30 Wib terjadi kebakaran yang menghanguskan 1 rumah warga. Peristiwa ini terjadi di Dusun Goting Bulu Desa Sosor Goting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Informasi dihimpun wartawan dari lokasi kejadian menyebutkan, pemilik rumah M. Simamora (alm) berserta istrinya boru Sipahutar yang tinggal bersama anak perempuanya.

Saat kejadian pemilik rumah sedang pergi ke gereja, jadi tidak mengetahui rumah yang ditempati ludes dilalap si jago merah. Masyarakat membantu pemadaman api, tapi usaha tidak bisa memberhentikan kobaran api yang besar. Masyarakat sanggat meyesalkan pemerintah humbahas,sebab di duga mobil pemadam kebakaran terlambat datang.

Kakan Kesbang H.Sinaga saat dikonfirmasi membenarkan ada kebakaran di Desa Sosor Goting. Peyebab kebakaran ini saya belum tau apa peyebabab nya kita tunggu aja dari pihak polisi, cetusnya

Kapolsek Dolok Sanggul H. Saragih melalui Kasat Reskrim R. Manalu saat dimintai keterangan membenarkan kejadian ini pemilik rumah sedang kegereja. Od-60

Objek Wisata Baktiraja Layak Dikembangkan

HUMBAHAS - Objek wisata Baktiraja yang berada di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbahas sangat layak untuk dikembangkan. Selain memiliki keindahan alam yang luar biasa, objek wisata Baktiraja juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Demikian diungkapkan salah seorang warga Baktiraja, Tarida Lumbangaol, Selasa (4/6). Tarida mengatakan Baktiraja merupakan tempat yang bersejarah. Alam di sana sejuk dan memiliki pemandangan yang indah.
Dari Bukit Baktiraja, bisa memandang keindahan alam hingga ke Danau Toba.
Selain itu, sambung Tarida, Baktiraja memiliki tiga air terjun. Yakni air terjun Janji, air terjun Sipultak Hoda dan air terjun Aek Sipangolu. Masih di komplek Baktiraja, juga ditemukan tempat sakral.
“Tempat sakral itu ada situs istana Sisingamangaraja XII, Tombak Sulu-sulu dan masih banyak yang memiliki nilai sejarah,” paparnya.
Menurutnya, ketika pemerintah memberikan sentuhan serta perhatian terhadap objek wisata Baktiraja bisa menghasilkan PAD. Di mana saat ini masyarakat sangat suka dengan berwisata.
“Apalagi kalau objek wisata ini bisa dipublikasikan sampai ke mancanegara, mungkin akan menjadi sasaran wisatawan mancanegara,” katanya.
“Masyarakat di desa ini berharap pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan objek wisata ini. Masyarakat sangat wellcome,” tukasnya.
Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Humbahas Nelson Lumbantoruan mengakui bahwa objek wisata Baktiraja menyimpan cerita sejarah.
erdasarkan sejarah adat marga Toga Simamora dan Toga Sihombing pertama sekali tinggal di Desa Tipang.
Cerita sejarah, Tipang dulunya bernama Siamak Pandan Nauli dan merupakan nama putri Siraja Lontung, kemudian nama itu saat ini menjadi Tipang “Secara ringkas tipang menjadi bonapasogit Toga Simamora dan Toga Sihombing,” ujar Nelson.
“Pemkab Humbahas telah merencanakan objek wisata Baktiraja akan dikembangkan. Memang objek wisata itu punya banyak potensi,” lanjutnya. (juan/osi)

Senin, 03 Juni 2013

Sumur Berusia 77 Tahun di Lintongnihuta

Robelman Sihombing saat berada di dekat sumur Mual Simanampang yang berusia 77 tahun.
HUMBAHAS – Sumur tua dengan nama Mual Simanampang berusia 77 tahun, terdapat di Pasar Lama, Kecamatan Lintongnihuta, Humbahas. Sumur Mual Simanampang dibangun tanggal 29 Juli 1936. Namun saat ini sumur tersebut tidak difungsikan lagi.
Menurut warga di Pasar Lama, Desa Pargaulan, Kecamatan Lintongnihuta, sumur tersebut dulunya adalah sebagai satu-satunya tempat pengambilan air oleh warga.
“Sumur itu dibangun saat masih zaman penjajahan Belanda. Dulu, menurut cerita para orangtua kami, dari sumur itulah semua warga mengambil air. Baik untuk mandi, mencuci dan air minum,” ujar Robelman Sihombing (50), salah seorang warga, Sabtu (1/6).
Dia mengisahkan, untuk membangun tembok sumur tersebut, warga meminta bahan semen dari kolonial Belanda yang saat itu sedang membangun sebuah jembatan di desa mereka. “Jadi, sumur itu hasil gotong royong warga dan bantuan semen dari Belanda,” papar Robelman.
Ia menyebut, sekitar tahun 1970-an, sumur tersebut sudah tidak digunakan warga lagi. “Karena warga sudah mulai membuat sumur di rumah masing-masing. Jadi, sejak tahun 1970-an sumur itu tidak pernah dirawat lagi. Padahal, dahulu sumur itulah satu-satunya sumber air minum di desa ini,” katanya.
Senada juga diungkapkan warga lainnya, J Sianturi (40). Ia berharap agar warga di desa itu suatu saat memugar sumur tersebut. “Tapi kalau bisa dibantu jugalah oleh pemerintah dananya,” harap Sianturi. Ia beralasan, bahwa pemugaran sumur tua tersebut adalah suatu upaya untuk mengingat sejarah.
“Karena sejarah keberadaan sumur itu juga penting diketahui anak-anak kita saat ini. Artinya, supaya kita lebih menghargai apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, seorang pecinta sejarah di Humbang Hasundutan, Burju Lumban Toruan mengatakan, niat baik warga tersebut harus didukung.
“Sejarah perlu diingat, sebab sejarah dapat memberikan pendidikan, motivasi dan menimbulkan kecintaan pada sesama. Termasuk juga menghargai perjuangan nenek moyang kita. Jadi, saya setuju agar sumur itu dipugar kembali,” kata Burju. (juan/hsl)

Minggu, 02 Juni 2013

Kemenhut: HTI TPL adalah Hutan Produksi Milik Negara

DOLOKSANGGUL : Dirjen Kementerian Kehutanan meninjau kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari Tbk, di kawasan hutan Tele, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Rabu (29/5).

Rombongan dipimpin Dirjen Bina Usaha Kehutanan pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ir Bambang Hendroyono MM didampingi Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi, pejabat eselon II Pemkab, perwakilan DPRD Humbahas dan perwakilan investor Toba Pulp Laksamana Adiyaksa dan managemen Toba Pulp yang diwakili Direktur Juanda Panjaitan.
Dirjen mengatakan, ada magnet yang memanggil institusinya ke Tele, Humbahas, terkait kawasan HTI Toba Pulp yang dipersoalan masyarakat sebagai ‘tanah ulayat’. “Saya ke sini untuk menyelesaikan masalah konsesi HTI Toba Pulp yang diklaim milik masyarakat,” katanya.
Disebutkannya, ada beberapa kriteria pengelolaan hutan, diantaranya hutan produksi, hutan lindung, hutan tanaman pokok. “Dan, yang diizinkan kepada Toba Pulp adalah pengelolaan hutan produksi,” ucapnya.
Terkait permasalahan hutan adalan tanggungjawab Kemenhut. “Jadi, ini tanggungjawab saya,” cetusnya seraya menjelaskan, izin yang diberikan untuk dikelola Toba Pulp ialah hutan produksi milik negara.
Sumber Kehidupan
Berkaitan dengan pemberian ijin tersebut bukan asal-asalan, tetapi sudah melakukan pengamatan, survei dan sebagainya juga tanggungjawab pemerintah untuk memberikan keamanan kepada investor.
“Negara tidak mungkin memberi ijin kepada perusahaan kalau tidak untuk kepentingan negara dan masyarakat. Setiap investasi masuk ke hutanan pasti menampung tenaga kerja. HTI diberi pasti ada masyarakat di sana. Kebijakan itu dibuat supaya kelestarian dan kesejahteraan itu dapat berjalan.
Dari luas yang diberikan, sekitar 70% bisa dijadikan tanaman pokok HTI, dan ijin itu sesuai siklus tanam dengan cara yang clear and clean.
Dirjen Kemenhut berpesan kepada TPL, untuk memiliki mindset (cara pandang) yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. “Perusahaan harus benar-benar melihat kepentingan masyarakat.
Terkait tumbuh berkembangnya Kemenyan dikonsesi HTI Toba Pulp, Dirjen berharap, agar diperhatikan sebagai sumber kehidupan untuk masyarakat Humbahas, khususnya Sipituhuta-Pandumaan, karena merupakan salah satu mata pencarian.
“Biarkanlah dia (kemenyan) hidup untuk berproduksi lebih baik,” ucapnya seraya menambahkan, pohon kemenyan yang ada ini tidak boleh ditebang.
Dalam kunjungannya, Dirjen Bina Usaha Kehutanan pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ir Bambang Hendroyono MM menyaksikan pohon-pohon kemenyan (styrax benzoin) di areal kerja Toba Pulp (PT Toba Pulp Lestari Tbk) yang tidak diganggu, agar terus dapat diambil getahnya sebagai hasil hutan non-kayu oleh petani lokal, di Pasar-9 Tele, serta menyaksikan Sungai Aek Simonggo yang selalu dituding oleh masyarakat telah mengering sebagai dampak pembangunan HTI, tetapi nyatanya masih berair deras. Od-25/60